MASYARAKAT awam, bahkan ibu rumah tangga pun saat ini mengerti betul soal politik, apalagi di saat para calon presiden (capres) bingung mencari calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang.
Mengetahui saya belakangan ini aktif mengikuti perkembangan politik, adik sepupu perempuan saya – dia seorang dokter dan sudah menikah – berkata kepada saya: “Mas, kalau bisa Pak Jokowi jangan berpasangan dengan Puan Maharani, dong.” Dalam hati saya berkata: “Memangnya saya siapa dan punya kuasa apa?”
Tidak cuma adik sepupu saya yang berharap-harap cemas tentang sosok cawapres yang bakal disandingkan dengan Jokowi, beberapa ibu rumah tangga juga mempertanyakan kredibilitas Jusuf Kalla yang santer disebut-sebut bakal dicawapreskan dengan Jokowi.
Sejumlah alasan diungkapkan mengapa mereka keberatan dengan Puan Maharani dan Jusuf Kalla. Jika PDIP memaksakan Puan jadi cawapres, itu sama saja PDIP tidak tahu diri, sebab partai ini akhirnya bisa mengajukan calon presiden (Jokowi) berkat dukungan Partai NasDem dan (kemungkinan) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Masa sih, semuanya mau diambil,” kata adik sepupu saya.
Sementara kakak saya mempertanyakan sosok Jusuf Kalla, sebab selain tokoh ini sudah tidak muda lagi, kredibilitasnya sebagai tokoh pluralis juga diragukan. “Benar nggak sih, Jusuf Kalla itu kalau menjadi wapres bisa mengayomi semua kalangan, terutama kelompok minoritas?”
Harapan mereka tak jauh beda apa yang diungkapkan Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi ketika Media Indonesia menggelar diskusi bertajuk ‘Kawin Paksa Hancurkan Bangsa’ di Jakarta, belum lama ini.
Dia mengungkapkan, PDIP sebaiknya berani menampilkan cawapres muda tanpa melihat latar belakang etnis atau agama untuk mendampingi Jokowi. Cawapres yang selama ini disebut-sebut bakal mendampingi Jokowi seperti Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu (militer) dan Mahfud MD, menurut Hasan, belum sesuai dengan apa yang diharapkan sebagian besar masyarakat.
Meskipun berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus Network, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) mempunyai tingkat elektabilitas tinggi, menurut Hasan, JK bukan tipe yang cocok untuk dipasangkan dengan Jokowi.
PDIP, kata Hasan, harus berani menampilkan cawapres yang terbebas dari dikotomi sipil militer, tua muda, atau Islam dan non-Islam. Jokowi, masih menurut Hasan, pantas dipasangkan dengan orang-orang model Ahok atau FX Hadi Rudyatmo.
Hadi Rudyatmo adalah walikota Solo, yang menurut Hasan dan Maruarar Sirait (Ketua PDIP), punya kemampuan mirip Ahok yang pintar menyelesaian urusan teknis administrasi pemerintahan, sehingga bisa mengimbangi Jokowi yang senang turun ke lapangan.
Oleh sebab itulah Hasan mengharapkan PDIP bisa memelopori kultur politik baru dengan mencalonkan Jokowi dengan Ahok sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang.
‘’Jika pasangan itu berhasil, maka PDIP membuat lompatan perubahan yang amat radikal dalam kultur politik kita dengan membongkar segala macam primordialisme,’’ tegas Hasan Nasbi.
Apa yang diharapkan Hasan tampaknya tak semudah apa yang diucapkan. Hingga catatan ini saya tulis, nama Ahok – apalagi Hadi Rudyatmo – tidak masuk dalam hitungan di bursa cawapres PDIP. Nama-nama yang santer disebut-sebut adalah JK, Mahfud MD, dan Ryamizard. Belakangan malah muncul nama Puan Maharani. Malah ada pula pihak antitoleran yang menghembuskan isu bahwa Luhut Panjaitan difavoritkan Jokowi sebagai sosok yang pantas mendampinginya sebagai cawapres.
Nama yang terakhir itu sengaja dimunculkan dan kemudian disebarluaskan lewat sosial media tentunya dengan tujuan untuk memojokkan Jokowi dan jadi bahan pembenaran bahwa PDIP, khususnya Jokowi sebagai pihak yang tidak pro-Islam.
Tapi, siapa pun nama yang bakal disandingkan dengan Jokowi, mantan walikota Solo ini tetap bakal mendapatkan suara signifikan kelak jika ia maju sebagai capres.
Iseng, pekan lalu saya melakukan survei untuk mengetahui kekuatan pasangan capres-cawapres yang namanya belakangan disebut-sebut. Saya melakukan survei (simulasi) kepada mahasiswa saya yang total berjumlah 165 orang. Mereka tersebar dalam enam kelas, dua kelas di Universitas Esa Unggul dan empat kelas di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.
Hasilnya, ya itu tadi, disandingkan dengan siapa pun, Jokowi selalu unggul. Saat Jokowi saya pasangkan dengan JK, 67 persen mahasiswa Esa Unggul di dua kelas memilih Jokowi. Sedangkan 33 persen memilih pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Namanya juga iseng, ketika Aburizal Bakrie (ARB) saya pasangkan dengan Rhoma Irama, tak satu pun mahasiswa yang memilih. “Ogah, ah,” seorang mahasiswa nyeletuk.
Saya lalu simulasikan Jokowi berpasangan dengan Abraham Samad. Hasilnya, 100 persen mahasiswa Esa Unggul memilih pasangan ini, sementara Prabowo yang saya cocok-cocokkan dengan Gita Wiryawan, dan ARB-Muhaimin Iskandar tak disentuh sama sekali.
Bagaimana jika Jokowi-Ahok harus berhadapan dengan pasangan Prabowo-Dahlan Iskan dan ARB-Hari Tanoe (HT), kali ini pasangan Jokowi-Ahok kalah suara, cuma dapat 33 persen suara, sementara pasangan Prabowo-Dahlan Iskan dapat 50 persen suara, sisanya tidak memilih.
Tidak jauh berbeda dengan di Esa Unggul, empat kelas mahasiswa IISIP Jakarta, sebagian besar (53 persen) memilih Jokowi jika gubernur DKI Jakarta itu dipasangkan dengan JK dalam pilpres nanti, sementara jika ARB dipasangkan dengan Hatta Rajasa, mereka sama sekali tidak mendapatkan suara. Masihlah lumayan Prabowo yang berpasangan dengan Annis Matta mendapat 21 persen suara.
Anak-anak muda ternyata sangat ekstrem dalam memilih. Lagi-lagi iseng (dan pasti tidak ilmiah), saya coba pasangkan ARB dan Gita Wiryawan, ya ampun, tak satu pun mahasiswa yang memilih, padahal saya sudah minta kepada mahasiswa agar jujur dan jangan golput.
Saat Jokowi saya pasangkan dengan Mahfud MD, Jokowi tetap unggul mendapat 29 persen, sedangkan Prabowo mendapatkan 9 persen saat saya pasangkan dengan Wiranto, sementara sisanya tidak memilih. Di kelas lain, pasangan Jokowi-Mahfud mendapat suara kurang dari 10 persen dan kalah dengan pasangan Prabowo-Yusril yang mendapatkan 60 persen suara.
Bahkan saat Jokowi saya pasangkan dengan Ryamizard Riyacudu, pasangan ini dipilih oleh 51 persen mahasiswa, sementara pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa mendapatkan 40 persen suara, sisanya memilih ARB-HT.
Meskipun iseng, fakta yang saya dapatkan di kelas, bisa jadi akan berbanding lurus dengan hasil pilpres 9 Juli nanti. Namun, dari sekian nama, Jokowi mendapatkan suara mayoritas jika dipasangkan dengan JK.
Dari 165 mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang konsisten tetap memilih Prabowo andai pun dia dipasangkan dengan siapa saja, termasuk jika disandingkan dengan Rhoma Irama. Mengapa mereka tetap memilih Prabowo?
Mereka menjawab Prabowo sebagai sosok yang tegas, dan ketegasan diperlukan oleh Indonesia saat ini. Ada malah yang mengaitkan ketegasan itu dengan niat Gerindra yang akan memurnikan agama lewat manifesto politiknya, padahal banyak yang mengkritik manifesto ala Gerindra soal agama itu sebagai bentuk pelanggaran HAM, sebab Gerindra dan Prabowo kelak jika menang akan berperilaku layaknya Tuhan dan mengklaim kebenaran sebagai miliknya.
Sementara mahasiswa yang tidak memilih Prabowo beralasan mantan Pangkostrad ini otoriter, tak jauh beda dengan mantan mertuanya, Pak Harto. Dia juga dianggap temperamental. Majalah Tempo edisi pekan ini menulis pada tahun 2009 ia pernah mendamprat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali karena tidak konsisten memberikan dukungan kepadanya.
Tempo juga melaporkan tidak gampang bertemu dengan Prabowo, bahkan pengurus partai sekalipun. “Sehari-hari Prabowo dipagari ajudannya. Mereka lelaki muda yang di antaranya lulusan luar negeri. Anak-anak muda itulah yang menjadi pintu masuk pengurus partai dan tamu yang ingin bertemu dengan Prabowo. Tak mudah bagi tetamu untuk beranjangsana ke kediaman Prabowo di Desa Bojongkoneng, Bogor,” tulis Tempo.
Masih menurut Tempo: “Prosedurnya berbelit. Seorang pengurus cabang misalnya mesti mengajukan permohonan lewat pengurus provinsi yang kemudian meneruskannya ke pengurus pusat. Permohonan lalu disampaikan melalui Dewan Pembina. Setelah permohonan disetujui, ajudan mengatur waktu bertemu.”
Gaya Prabowo bersosialiasi dengan wong cilik memang berbeda jauh dengan Jokowi yang selama ini dikenal doyan blusukan dan tak membangun sekat. Rakyat Indonesia akan memilih calon pemimpin yang seperti apa? Kita tunggu saja 9 Juli nanti. Bukan siapa-siapa, Andalah sang penentu.[]