BENAR apa yang dikatakan Mario Teguh bahwa ketika seseorang dikenal sebagai orang baik, saat ia berbuat salah, tetap saja orang meragukannya dan bertanya, apa iya sih? Lebih ekstrem, orang itu malah dibela.
Fenomena seperti itulah yang dialami Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang digadang-gadang PDIP-NasDem (menyusul PKB) sebagai calon presiden. Faktanya sebagai wali kota Solo, ia belum merampungkan tugasnya karena terlanjur bersedia dicalonkan dan akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta.
Belum sempat merampungkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur DKI Jakarta, ia kini bersedia dicalonkan sebagai presiden yang disebut pengamat politik Eep Syaifullah dalam tulisannya di Media Indonesia sebagai wujud untuk memenuhi harapan rakyat yang merindukan negeri ini berubah menjadi lebih baik.
Atas tindakan Jokowi itu, banyak orang -– terutama yang tidak menyukainya—menuding Jokowi sebagai contoh pejabat yang suka ingkar janji, lantas apa yang dilakukan – yang benar sekalipun – dianggap salah. Aksi blusukannya (ini dilakukan untuk mendengar aspirasi rakyat) dianggap sebagai upaya untuk membangun pencitraan.
Tapi seiring dengan itu, karena apa yang dikerjakan baik untuk semua, banyak orang yang kemudian membela Jokowi. Para pembelanya itu bahkan tidak dikenalnya, termasuk budayawan Mohamad Sobary. Sebaliknya, Mohamad Sobary juga tidak mengenal secara pribadi Jokowi, namun merasa perlu memberikan pembelaan kepada laki-laki sederhana ini.
Dalam tulisannya di Sinar Harapan 23 April 2014, Sobari yang mantan pemimpin redaksi LKBN Antara itu menulis: “Saya tak mengenal Jokowi secara pribadi. Bertemu pun belum pernah. Tapi saya tak bisa diam melihat sikap orang banyak yang menyalahkan Jokowi. Ini tidak adil dan tidak bijaksana.“
Mohamad Sobary menganggap serangan dari lawan tanding yang ditujukan kepada Jokowi sebagai “ring tinju” politik yang sebenarnya belum dibuat. Tapi, evaluasi fatal-fatalan terhadap Jokowi sudah dilakukan, padahal belum saatnya dilakukan. Oleh sebab itu, “kita perlu bersikap adil terhadap Jokowi,” tulis Sobary.
Mohamad Sobary menulis artikel yang isinya membela Jokowi itu sangat jernih dan layak untuk kita renungkan. Selengkapnya buah pikiran dan perasaan Mohamad Sobary itu sebagai berikut:
KALAU direnungkan secara jernih, dengan sikap egaliter dalam memandang orang lain, bagaimana bisa seorang warga negara biasa, yang sama dengan kita, tiba-tiba disalahkan secara ramai-ramai dan diminta bertanggung jawab atas suatu perkara yang bukan kesalahannya?
Jokowi itu warga negara merdeka dan boleh tidak berpikir mengenai apa yang berada di luar domain politik yang ruwet ini. Dilihat dari sikap, pemikiran, gaya hidup, dan ungkapan-ungkapan kebahasaannya, kita tahu ia hidup tanpa pretensi yang bukan-bukan.
Pernahkah ia (seharusnya “beliau”) menginginkan kita menjadikannya political hero di tengah suasana politik yang sumpek, macet-cet, bau busuk korupsi besar-besaran, tanpa kesegaran, dan tanpa jalan keluar ini?
Tidak. Ia tak pernah berambisi menjadi apa yang bukan dirinya. Ia belum cukup pengalaman untuk berlagak sok pemimpin. Keluguannya otentik dan tulus. Keluguan macam itu mahalnya minta ampun. Ini sikap, gaya hidup, dan karakter yang tak terbeli dan memang tak dijual.
Pernahkah Jokowi membujuk-bujuk orang banyak agar mereka begitu antusias menyayanginya, sampai pada tingkat histeris seperti yang terjadi belakangan ini?
Tidak. Ia tak pernah berbuat senista itu. Hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan para tokoh politik yang tua-tua, yang kenyang kemegahan masa lalu dan masih ingin menikmatinya terus menerus.
Apakah semua fenomena yang terjadi di media, yang begitu hiruk pikuk itu, “buatan” Jokowi?
Bukan. Histeria massa yang terjadi di lapis bawah dalam masyarakat kita itu, niscaya tak akan sampai seluas itu kalau orang-orang media tidak ikut “histeris” dan haus akan pahlawan pujaan. Kekuatan besar yang membuat ini semua adalah media.
Apakah Jokowi pernah berharap agar dia diperlakukan seperti orang suci dalam politik? Atau sejenis “pahlawan” yang baru tampil?
Tidak. Jokowi itu sebuah kitab terbuka. Kita bisa membaca apa yang tertulis di luar, kata-katanya, tindakannya, bahasa tubuhnya, senyumnya, niscaya sama dengan apa yang tertulis di dalam, yang berhubungan dengan isi hatinya, cita-citanya, dan aspirasinya. Ia tak menyembunyikan suatu keculasan, atau kelicikan.
Bagaimana ia bisa melejit seperti roket dalam waktu pendek dan begitu berwibawa di mata para pengagumnya, sehingga semua kritik kepadanya dilawan habis oleh pengagum-pengagum fanatik itu?
Patut dicatat, ini bukan salah Jokowi. Bukan pula manipulasi politik untuk membius para pengagum.
Fanatisme yang begitu meluas, hampir secara dadakan ini, bisa ditelusuri latar belakang psikologi politiknya. Kita tahu, semua politikus di Jakarta, yang mapan-mapan tadi, tampil dengan gaya kelas atas yang tak nyambung dengan gaya rakyat pada umumnya. Jokowi kebalikannya; ia mewakili tampang rakyat jelata dan dengan sendirinya dipuja-puja. Itu matematika politik biasa.
Puja-memuja ini salah atau benar, itu soal lain. Itu isu politik lain. Namun, mengenai gaya konvensional, sok kelas atas, ke mana-mana berseragam tapi kadang berlagak populis, ini parah. Kecuali gaya itu memuakkan rakyat pada umumnya, sikap populis tadi tidak matching sama sekali dengan penampilan mereka. Ini kemunafikan politik.
Kita tahu, kemunafikan umum sudah tak bisa disembunyikan lagi. Rakyat tahu itu semua. Tokoh-tokoh bicara pemberantasan korupsi, antikorupsi. Namun, pada saat yang sama mereka korup luar biasa. Orang merasa menemukan obat yang baik. Obat itu Jokowi.
Pilihan baru dan alternatif yang dianggap baik itu ternyata tidak mampu mengangkat perolehan suara PDIP dalam pileg lalu. Semua orang, ahli-ahli politik dan para politikus, ramai-ramai menyalahkan Jokowi. Begitu juga media. Mereka semua sama emosionalnya dengan rakyat yang menjagokan Jokowi.
Jokowi yang “turba” ke mana-mana, dadakan, mengejutkan, dan berkomunikasi dengan rakyat dalam bahasa rakyat, beberapa waktu lalu “dipuja-puja”, dianggap hebat, dan otentik. Ketika terbukti tak berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP, ada pengamat yang menyalahkannya. Katanya tak sama dengan Bung Karno.
Ini sikap tidak konsisten. Dulu, ia diam saja dan mungkin ikut “memuja” Jokowi. Sekarang menyalahkan pengaruhnya yang tak terasa bagi PDIP, lalu membandingkannya dengan Bung Karno. Ini tidak adil. Bung Karno tak usah dibawa-bawa. Semua orang tak akan pernah sebanding dengan beliau.
Mbak Mega menjagokannya, tidak salah. Pertama, ada gelombang besar dalam PDIP, yang bergabung secara nasional, membangun suatu aliansi pendukung Jokowi. Kalau aspirasi anak-anaknya sudah begitu, apa salah kalau Mbak Mega mengabulkannya?
Munculnya Jokowi diduga sebagai jalan keluar politik yang baik. Semua, dalam lingkungan PDIP, kurang lebih berharap sama. Orang luar yang tak tahu-menahu urusan internal partai itu menyuruh pencalonan Jokowi ditinjau kembali. Ada penyesalan atas pencalonan itu.
Ini kewenangan internal PDIP. Keputusan sudah diambil dan pasti dengan segenap pertimbangan. Mau ditinjau ulang atau tidak, pencalonan itu terserah Mbak Mega dan mekanisme internal partai.
Saya tak mengenal Jokowi secara pribadi. Bertemu pun belum pernah. Tapi saya tak bisa diam melihat sikap orang banyak yang menyalahkan Jokowi. Ini tidak adil dan tidak bijaksana. “Ring tinju” politik untuk Jokowi belum dibuat. Evaluasi fatal-fatalan seperti itu belum saatnya dikemukakan. Kita perlu bersikap adil terhadap Jokowi.
Maafkan saya Kang Sobary, karena telah lancang mengutip utuh tulisan Anda di blog ini, bukan apa-apa, karena saya juga kasihan melihat Jokowi yang sudah terlanjur diadili terutama oleh “musuh-musuhnya” sebelum ia menjadi “terdakwa”.
Semoga ia tidak pernah menjadi terdakwa, sehingga mampu membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih hebat.[]