TAK sabar dengan hasil kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Indonesia pada 20 dan 21 Mei lalu menggelar unjuk rasa. Jauh sebelumnya santer terdengar, aksi itu dilakukan katanya sih untuk menjatuhkan Jokowi.
“Skenario” mahasiswa tak berlanjut, sebab sampai sekarang Jokowi masih eksis sebagai presiden dan membuat aksi-aksi kejutan, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi.
 |
| Foto: Metrotvnews.com |
Di luar dugaan, Jokowi memilih sembilan perempuan sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi memilih kesembilan pendekar ini dengan harapan agar Pansel Pimpinan KPK steril dari intervensi dan kepentingan politik.
Harap maklum, banyak tokoh parpol yang berkepentingan menitipkan orangnya di Pansel. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengamankan kasus-kasus korupsi yang melibatkan partai dan (mungkin) dirinya kelak jika pimpinan KPK terpilih.
Jokowi tampaknya sedang galau melihat praktik korupsi di negeri ini yang sudah mendarah daging di semua sendi kehidupan. Tidak tanggung-tanggung, Petral, anak purasahaan Pertamina yang selama ini cuma memburu rente dalam transaksi minyak, dibubarkan.
Siapa yang tidak gemas, rente yang diperoleh Petral dari transaksi minyak mentah itu ternyata sebagian masuk ke kantong oknum-oknum penguasa lintas generasi (terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono). Transaksi Petral per hari Rp 1,7 triliun. Setelah perusahaan yang isinya anggota mafia migas itu dibubarkan, negara bisa menghemat Rp 250 miliar per hari. Uang inilah yang dibagi-bagi secara berjamaah.
Hari ini (Selasa 26 Mei 2015) Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Penerbitan Inpres tersebut bertujuan untuk memastikan iklim pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dengan diterbitkannya Inpres itu, Jokowi berharap tercipta sistem yang mendukung pencegahan korupsi. Caranya antara lain menerapkan sistem e-budgeting, e-procurement, e-catalog dan sebagainya.
Jokowi memberikan ilustrasi pengadaan barang dan jasa melalui APBN dan APBD sepanjang 2015 yang disebutnya kurang lebih mencapai Rp 1.000 triliun. Sementara itu pengadaan barang dan jasa melalui BUMN mencapai Rp 1.650 triliun. Totalnya mencapai Rp 2.650 triliun.
Tahukah Anda, beberapa tahun silam ekonom Sumitro Djojohadikusumo (alm) pernah mengungkapkan bahwa setiap tahun APBN bocor 30%. Mengacu pada angka ini, Jokowi mengatakan, sebenarnya negara mampu menekan 30% dari anggaran pengadaan barang yang mengoptimalkan pengadaan melalui konsep elektronik. “Kalau 30 persen saja, berarti sudah mencapai Rp 795 triliun. Itu kan bisa untuk mengefisiensikan keuangan negara. Oleh karena itu, saya berharap Inpres ini bisa menjadi pagar dalam pencegahan korupsi,” katanya.
Jika hitung-hitungan Jokowi akurat, uang Rp 795 triliun itulah yang selama ini menguap entah ke mana. Untuk Anda ketahui, uang sebesar itu bisa dipakai untuk membangun jalur rel kereta api tidak saja di Pulau Jawa, tapi juga pulau-pulau lain. Uang sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun ratusan rumah sakit dan sekolah dan menggratiskan biaya berobat dan sekolah.
Oleh sebab itu menarik apa yang disampaikan Jokowi saat mantan Gubernur DKI Jakarta ini berdialog dengan perwakilan mahasiswa se Indonesia, keluarga almuni, dan ormas di kantor presiden 18 Mei 2015 lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi sebagaimana ditulis Sunardian Wirodono yang disebarkan melalui media sosial, membeberkan masalah dan solusi yang sampai sedemikian jauh belum diketahui banyak orang, termasuk para mahasiswa yang hari itu mengkritik dan mendesak Jokowi agar segera bertindak. Para mahasiswa tersebut mungkin menganggap Jokowi tidur.
Jokowi, menurut Sunardian, menjelaskan bahwa di semua sektor ada kerusakan berat. Setiap hari 7.000 kapal mengambil ikan secara ilegal, bertahun-tahun dibiarkan. Mafia migas, melakukan pembelian dengan cara yang tidak benar. Beras, ada mafianya juga. Mereka terus menekan agar pemerintah memberikan izin impor.
Menghadapi itu semua, presiden harus membuat prioritas mana yang harus didulukan, karena kalau dihadapi semuanya sekaligus, bisa kontraproduktif karena bakal banyak orang memusuhinya. Musuh yang dihadapi Jokowi adalah mafia yang punya kekuatan luar biasa. Ia memberikan contoh Menteri Susi Pujiastuti ditawari Rp 5 triliun jika ia bersedia mundur; Menteri Perdagangan Rachmat Gobel ditawar Rp 4 triliun agar ia sudi mundur. “Ilegal fishing ada yang mem-backup, impor beras, mafia migas, semua ada yang mem-backup. Kalau dihajar sekaligus, saya bisa mental sendiri,” kata Jokowi seperti dikutip Sunardian.
Jokowi menjelaskan prioritas pemerintahannya adalah memperbaiki sistem, sebab dari sisi penindakan sudah ada KPK dan polisi. Di DKI, APBD dalam waktu satu tahun meningkat dari Rp 41 triliun menjadi Rp 42 triliun. Sebelumnya bocor ke mana? Jokowi sebagai Gubernur DKI dua tahun berusaha menerapkan e-budgeting, namun gagal karena tidak ada dukungan dari pusat. Penggantinya, Ahok, berusaha menerapkan e-budgeting dengan dukungan dari pusat hampir berhasil, tetapi gagal lagi karena muncul serangan dari berbagai pihak.
Menurut Jokowi, jika e-budgeting itu diterapkan, akan ada penghematan anggaran yang jumlahnya sangat signifikan. Jokowi juga menjelaskan kebijakan menghentikan subsidi BBM yang dananya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Ia juga bercerita mengenai subsidi pupuk yang dihilangkan, karena selama ini banyak melenceng ke perkebunan sawit.
Masih menurut Jokowi, Indonesia pernah booming minyak pada tahun 1970-an, “tapi kita nggak dapat apa-apa. Malah lucunya, Pertamina hampir bangkrut. Tahun 1980-an kita booming kayu, sampai-sampai hutan di Sumatera dan Kalimantan dibabat habis. Tapi, kita juga nggak dapat apa-apa. Mana duitnya, kecuali lingkungan hancur dan kalau hujan sedikit langsung banjir.”
Tahun 2000-an, lanjut Jokowi, “kita booming lagi mineral batubara dan lain-lain. Lagiu-lagi kita tidak dapat duit, kecuali lingkungan hancur di semua daerah dan yang lebih tak masuk akal, 95% eksportirnya tak punya NPWP.”
Jokowi melanjutkan, sebetulnya Tuhan sudah memberi bangsa ini tiga kali kesempatan, tapi kita tak becus mengolahnya. “Sekarang zaman saya, kenapa saya sangat keras berantas illegal fishing, kapal-kapal ditenggelamkan. Sebab zaman saya ini hanya tinggal kekayaan laut. Hanya sisa itu. Tanggal 20 Mei lalu kita menenggelamkan lagi 40 kapal illegal fishing di lima lokasi di Indonesia. Efeknya begitu besar bagi kita, hingga cold storage di Filipina , Malaysia, Thailand, Vietnam dan RRC kosong alias tutup.”
“Subsidi BBM harus saya cabut, sebab kita harus makan obat yang pahit untuk menyembuhkan sakit yang sudah kronis. Dimanja selama 40 tahun lebih, subsidi BBM tidak bisa untuk membangun apa-apa,” katanya.
Setelah subsidi BBM dikurangi, pemerintahannya mendapat Rp 350 triliun. Bandingkan, biaya membangun jalan kereta api double-track seluruh Indonesia, hanya butuh Rp 650 triliun.
“Saya siap tidak popular. Ini resiko yang harus diambil seorang pemimpin, dan saya siap dimaki. Tapi tak apa, sebab hasilnya akan terasa tiga tahun kemudian,” begitu penjelasan Jokowi.[]