WARTAWAN senior Saur Hutabarat di Media Indonesia hari ini (Jumat 3 Oktober) menulis catatan bertajuk “Kemenangan Membawa Sengsara”. Dalam tulisannya itu Saur mengkritisi situasi politik terakhir yang terus membuat kemenangan Jokowi tidak berarti, karena Koalisi Merah Putih terus memecundangi mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Saur mengusulkan agar “people power” ala Salam 2 Jari” dihidupkan kembali guna menandingi apa yang diistilahkan Media Indonesia dalam editorialnya sebagai oligarki politik yang mengkristal dalam Koalisi Merah Putih.
Persis sebulan yang lalu, saya juga menulis soal itu (terinspirasi dari ide Saur Hutabarat) dalam kolom catatan di Facebook yang persisnya sebagai berikut:
 |
| Metrotvnews.com |
KUBU Jokowi “GR” Partai Amanat Nasional akan merapat ke koalisi Indonesia Hebat. Amien Rais bilang PAN sudah dikunci koalisi Merah Putih. Pemerintahan Jokowi bakal diganjal di DPR. Saatnya kubu Jokowi di DPR membentuk Fraksi Salam Dua Jari dan melestarikan peran relawan (people power).
Diam-diam Hatta Rajasa, calon wakil presiden Prabowo, Senin malam (1 September) bertandang ke rumah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Di sini, Hatta bertemu dengan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Akan merapatkah Hatta dan partainya, PAN, ke kubu Jokowi? Orang dekatnya menjawab tidak. “Hatta hanya bersilaturahmi dan mengucapkan selamat kepada Jokowi,” kata mereka.
Politikus PAN Taslim Chaniago menyebut pertemuan Jokowi-Hatta di rumah Surya Paloh bukan pertanda PAN bakal merapat mendukung pemerintahan baru.Dia menegaskan jika adakabar yang menyatakan PAN bakal merapat ke Jokowi adalah keliru. Keputusan koalisi termasuk pindah ke Jokowi-JK mesti dibahas dalam rakernas.
Juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi juga menegaskan bahwa koalisinya yang selama ini mendukung Prabowo-Hatta tetap kompak alias tak ingin coba-coba berkhianat. Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahwa koalisinya tetap solid.
Di mata Amien Rais, sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN), “merapat ke Jokowi” tampaknya tetap dianggap perbuatan tabu alias haram. Dalam soal ini Amien tampaknya masih konsisten (kecuali nazarnya akan berjalan kaki dari Yogyakarta-Jakarta pulang pergi jika ada koran yang memberitakan bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran karena melanggar HAM). Jokowi dan koalisi Indonesia Hebat bagi Amien rupanya harus dilestarikan sebagai sesuatu yang menjijikkan dan karenanya harus dilawan.
Setidaknya sikap seperti itulah yang ditunjukkan Amien Rais saat ia diwawancara TVOne kemarin (Selasa 2 September). Menurut dia, Jokowi-lah yang mengundang Hatta untuk merapat ke kubunya. “Tapi PakHatta mengatakan bahwa PAN tidak akan merapat ke koalisi Indonesia Hebat.”
Amien menjelaskan bahwa koalisi Merah Putih sudah dikunci dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para ketua dan sekjen partai tanggal 22 Agustus 2014 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan menolak seluruh gugatan Prabowo.
Amien menegaskan kubunya akan berada di luar pemerintahan dan akan menjadi mayoritas di DPR. Dia menyebut ini merupakan sesuatu yang indah, karena fungsi check and balance legislatif dapat berjalan. “Tidak ada lagi kongkalikong jahat antara pemerintah dan legislatif untuk menggolkan program-program yang pro-rakyat.”
Amien minta agar Jokowi tidak perlu lagi bersandiwara, menarik-narik anggota koalisi Merah Putih, karena tidak ada gunanya dan hanya merusak tatanan yang sudah pas. “Tidak perlu takut kepada koalisi Merah Putih, karena segala programJokowi-JK yang prorakyat akan didukung. Kami hanya akan mengoreksi dan mengingatkan jika program program Jokowi-JK bertentangan dengan konstitusi, termasuk program-program yang merugikan rakyat dan pro-asing.”
Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga mengingatkan kepada Jokowi untuk berhati hati, karena koalisi Merah Putih memiliki konstituen yang tidak sedikit. “Jangan main-main dengan konstituen kami yang mempunyai harapan besar terhadap koalisi Merah Putih. Jangan sampai mereka mencemooh kami karena meninggalkan mereka dan tidakmengindahkan harapan mereka,” tegas Amien.
Ini masih menurut Amien Rais, saat Jokowi minta kepada Hatta agar bergabung ke kubu Jokowi dan Hatta menjawab tunggu rakernas, Jokowi bertanya kepada Hatta, apakah rakernas tidak bisa dipercepat? Desakan Jokowi seperti ini dianggap oleh Amien Rais sebagai cara-cara Golkar pada zaman Orde Baru.
Terlepas apakah keterangan Amien Rais sesuai dengan fakta atau lebay, yang pasti, keesokan harinya (Selasa 2 September), pentolan-pentolan koalisi Merah Putih bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor. Banyak pihak menduga Koalisi Merah Putih minta agar SBY (Partai Demokrat) memberikan dukungan kepada Merah Putih.
Ingin aman, seusai pertemuan itu, SBY mengatakan bahwa pihaknya akan menjadi penyeimbang. Artinya tidak akan merapat ke Jokowi-Jusuf Kalla, juga tidak akan merapat ke Merah Putih. Namun belakangan kubu Merah Putih juga menggunakani stilah penyeimbang. Itu artinya Demokrat dan Merah Putih akan berada di luar pemerintahan Jokowi dan sangat mungkin “siap bertarung” di DPR.
Kita berasumsi bahwa koalisi Merah Putih tetap kompak dan setia sehidup semati bersama Prabowo dan Partai Demokrat cenderung memihak ke Prabowo, maka sudah dapat dipastikan koalisi Merah Putih akan unggul di DPR. Lewat UU MD3 (MPR, DPR, DPDdan DPRD), kekuatan PDIP (Jokowi) sudah ditekuk, sebab pimpinan DPR bakal dikuasai kubu Merah Putih.
Jika memang kondisinya seperti itu, maka sangat mungkin, program-program yang telah disiapkan pemerintahan Jokowi bakal diganjal Merah Putih dengan beragam argumentasi dan alasan yang seolah-olah masuk akal. Di DPR, kubu Jokowi (PDIP, NasDem, PKB dan Hanura) cuma menguasai 37 persen kursi. Fakta seperti inilahyang dikhawatirkan kubu Jokowi.
Koalisi Jokowi-JK di DPR sebenarnya tidak perlu khawatir, sebab sesungguhnya Jokowi punya kekuatan nyata, yaitu lebih dari 70 juta rakyat yang memilihnya pada pilpres tempo hari, juga para relawan yang militan.
Sampai sebegitu jauh, saya tidak tahu, strategi seperti apa yang disiapkan partai-partai pendukung Jokowi terhadap para kadernya yang terpilih sebagai anggota DPR di Senayan, dalam artian apakah mereka sudah menyiapkan fraksi dan nama fraksi. Pasalnya, jika hanya mengandalkan kekuatan kursi di DPR, kubu Jokowi pasti kalah suara.
Namun mengaca pada kampanye pilpres tempo hari, Jokowi-JK punya kekuatan riil, yaitu rakyat (people power) dan pers (media). Diakui atau tidak, kedua unsur inilah yang tempo hari ikut menentukan kemenangan Jokowi. Oleh sebab itu ada baiknya kubu Jokowi di DPR membentuk hanya satu fraksi yang diberi nama Fraksi Salam Dua Jari atau Fraksi Salam Tiga Jari.
Karena di DPR kekuatannya cuma 37 persen dan kubu Merah Putih 63 persen, maka Fraksi Salam Dua Jari harus diimbangi dengan kekuatan relawan (people power) yang oleh Jokowi disarankan agar jangan membubarkan diri dulu. Bahwa para relawan jangan membubarkan diri dulu tempo hari dipertegas saat Jokowi memberikan sambutan ketika Partai NasDem menggelar halalbihalal dengan para relawan di Jakarta. “Kami masih butuh pengawalan dari para relawan,” kata Jokowi.
Diakui atau tidak, para relawan adalah kekuataan riil Jokowi. Saya pikir, merekalah yang bakal terus mengawal pemerintahan Jokowi manakala program-program pro-rakyatnya diganjal koalisi Merah Putih di DPR. Saya asumsikan, kekuatan people power(relawan) Jokowi 30 persen. Dengan begitu, kekuatan koalisi Jokowi-JK (37 persen di DPR ditambah people power 30 persen), maka Jokowi punya kekuatan 67 persen. Ini berarti sudah mampu mengimbangi kekuatan Merah Putih di DPR yang 63 persen.
Jika memang konsistensi relawan Jokowi ini tetap terjaga, saya yakin, mereka siap melakukan “perlawanan” melalui aksi damai layaknya konser “Salam Dua Jari” yang sangat fenomenal di Gelora Bung Karno 5 Juli lalu manakala program pemerintahan Jokowi diganjal Merah Putih di DPR. Aksi people power pendukung Jokowi ke depan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan patgulipat yang ujung-ujungnya sudah tercium gelagat bahwa lawan Jokowi akan menjatuhkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di tengah jalan pada masa pemerintahannya.
Saya berharap kemungkinan buruk itu tidak sampai terjadi. Namun melihat “ancaman” Amien Rais kepada Jokowi untuk berhati-hati, “karena koalisi Merah Putih memiliki konstituen yang tidak sedikit”, layak dijadikan indikator bahwa Merah Putih siap menjatuhkan Jokowi jika memang diperlukan.
Mengandalkan people power tentu belum cukup. Kubu Jokowi perlu memelihara hubungan baik dengan pers (media) yang selama ini telah terjalin dengan baik. Saya berasumsi kekuatan media yang siap mendukung Jokowi bisalah memberikan kontribusi sekitar10 persen, sehingga total kekuatan pemerintahan Jokowi + parlemen menjadi 77 persen. Kekuatan yang menurut saya sudah cukup mempuni untuk membantu memuluskan program nyata pemerintahan Jokowi.
Namun, tidak boleh dilupakan, people power dan media pendukung Jokowi harus siap mengkritisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jika di tengah jalan melakukan penyimpangan,sebab kalau sikap kritis ini tidak dijaga, sangat mungkin Jokowi bisa lupa diri.[]